Data komprehensif ini dimulai dari outlook ekonomi Indonesia 2017 dan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal periode 2015-2017 (halaman 2). Serta tren nilai tambah (value added) ekonomi per daerah (halaman 3).
Berlanjut ke pembahasan tentang infrastruktur, pada halaman 4 dipaparkan kebutuhan pendanaan infrastruktur di Indonesia periode 2015-2019 mencapai US$ 358 miliar, mencakup jalan raya, kereta api, transportasi udara, transportasi laut, air minum, perumahan rakyat, transportasi perkotaan, transportasi darat, ketenagalistrikan, energi, air limbah, dan telekomunikasi serta informatika. Dari jumlah tersebut porsi APBN/APBD hanya 41,3%, disusul BUMN 22,2%, dan swasta (KPBU) 36,5%.
Pada halaman 5 ditampilkan infografis terkait porsi masing-masing, skema fiscal tools pemerintah dalam KPBU, dan rencana 225 proyek strategis nasional. Pada halaman 6, ditampirkan bagan mulai dari persiapan proyek, proses tender, hingga konstruksi lengkap dengan managing entity dari masing-masing proses.
Kemudian di halaman 7 dijabarkan struktur APBN dalam menunjang proyek-proyek infrastruktur, mulai dari revenue, expenditure, hingga financing/investment. Pada halaman 8, diterangkan payung hukum untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Jenis penjaminan infrastruktur pemerintah ditampilkan dengan pointers pada halaman 9. Studi kasus proyek infrastruktur ketenagalistrikan dijabarkan pada halaman 10. Skema pelaksanaan penjaminan infrastruktur di sektor ketenagalistrikan ditampilkan pada halaman 11 dengan bagan dan chart yang menarik. Ketentuan khusus pada skema penjaminan infrastruktur dipaparkan pada halaman 12. Tidak lupa, penjelasan detail terkait jaminan pemerintah atas pelaksanaan PIK ditampilkan pada halaman 13-14, mencakup kewajiban finansial, bentuk jaminan, karakteristik, dan periode penjaminan.
Prosedur penerbitan surat jaminan pinjaman diterangkan pada halaman 15-16 dalam bentuk bagan dan pointers yang menarik sehingga dapat dengan mudah dipahami time table proyek dan penjaminannya. Daftar penerbitan surat jaminan kelayakan usaha (SKJU) ketenagalistrikan ditampilkan pada halaman 17, mencakup nama proyek, estimasi biaya, dan penjelasan SKJU. Peran strategis penjaminan pemerintah dijabarkan pada halaman 19. Dilanjutkan dengan dasar hukum, tujuan dan prinsip penjaminan pemerintah. Skema penjaminan dengan menyertakan BUMN penjamin infrastruktur diterangkan pada bagan pada halaman 20-21. Selain itu, kriteria proyek penjaminan pemerintah dijabarkan pada halaman 22-24. Daftar permohonan jaminan pemerintah dan pinjaman dari BUMN diterangkan pada halaman 25. Terakhir payung hukum kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dijabarkan pada halaman 26.
Data dan Kajian Pembangunan Infrastruktur 2015-2019 (Alternatif Pendanaan dan Skema Penjaminan) sebanyak 27 halaman ini berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Bina Marga), Bappenas, dan diolah duniaindustri.com. Indeks database industri merupakan fitur terbaru di duniaindustri.com yang menampilkan ratusan data pilihan sesuai kebutuhan users. Seluruh data disajikan dalam bentuk pdf sehingga mudah didownload setelah users melakukan proses sesuai prosedur, yakni klik beli (purchase), klik checkout, dan isi form. Duniaindustri.com mengutamakan keabsahan dan validitas sumber data yang disajikan. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada duniaindustri.com.(*)
Sumber: klik di sini
* Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 137 database, klik di sini
** Butuh competitor intelligence, klik di sini
*** Butuh copywriter specialist, klik di sini
Komentar
Posting Komentar